Pertumbuhan rumah tinggal di wilayah Cirebon dan sekitarnya sangat rendah, hanya berkisar 1.000 unit rumah per tahun. Selain tidak sebanding dengan ibu kota Jakarta, daya beli masyarakatnya juga terbilang rendah. Direktur Utama PT Indojaya Pan Pratama Surya Wijaya mengatakan, Rabu (12/3), daya beli masyarakat Cirebon sangat lemah jika dibandingkan dengan masyarakat di Bandung dan Bekasi. Itu terlihat dari pertumbuhan pembangunan rumah (rumah sederhana sehat) hanya sekitar 900-1.000 unit rumah per tahunnya.
"Rendahnya upah atau gaji yang diperoleh sebagian besar masyarakat Cirebon, tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah dan tanah yang mencapai 30 persen. Meski ada subsidi (dari pemerintah), masih belum menutupi kekurangannya," ujar Surya.
Saat ini, upah minimum kota/kabupaten Cirebon masih di bawah Rp 700.000 per bulan, dengan upah pegawai (pemula) tertinggi hanya Rp 1,5 juta. Kenaikan upah rata-rata hanya 10 persen per tahun, sedangkan kenaikan harga rumah tinggal berkisar 10-20 persen per tahun. Rendahnya daya beli juga disebabkan banyaknya masyarakat yang lulus perguruan tinggi melanjutkan kerja di kota-kota besar, seperti Bandung dan Jakarta. Akibatnya, pasar properti untuk rumah tinggal banyak berkurang. Ditambah lagi, kata Surya, kenaikan harga bahan baku bangunan dan permasalahan klasik properti menyebabkan pasarnya tidak semeriah di Bandung dan Bekasi.
Akan tetapi, kata Kepala RayWhite Kota Cirebon Didi B Suhardi, minat properti rumah tinggal dan rumah toko untuk disewakan masih menjanjikan. Sebab, sebagai salah satu kota niaga di Jawa Barat, relatif banyak perusahaan dari Jakarta dan kota lainnya membuka cabang di Cirebon, sehingga butuh kantor operasional. Belum lagi, pertumbuhan penduduk dan masuknya pendatang ke Cirebon yang memerlukan tempat tinggal, merupakan peluang bagi pasar properti. "Porsinya, 40 persen konsumen properti di Cirebon adalah orang-orang luar Cirebon. Sisanya adalah konsumen lokal yang membutuhkan rumah baru," kata Didi.
"Rendahnya upah atau gaji yang diperoleh sebagian besar masyarakat Cirebon, tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah dan tanah yang mencapai 30 persen. Meski ada subsidi (dari pemerintah), masih belum menutupi kekurangannya," ujar Surya.
Saat ini, upah minimum kota/kabupaten Cirebon masih di bawah Rp 700.000 per bulan, dengan upah pegawai (pemula) tertinggi hanya Rp 1,5 juta. Kenaikan upah rata-rata hanya 10 persen per tahun, sedangkan kenaikan harga rumah tinggal berkisar 10-20 persen per tahun. Rendahnya daya beli juga disebabkan banyaknya masyarakat yang lulus perguruan tinggi melanjutkan kerja di kota-kota besar, seperti Bandung dan Jakarta. Akibatnya, pasar properti untuk rumah tinggal banyak berkurang. Ditambah lagi, kata Surya, kenaikan harga bahan baku bangunan dan permasalahan klasik properti menyebabkan pasarnya tidak semeriah di Bandung dan Bekasi.
Akan tetapi, kata Kepala RayWhite Kota Cirebon Didi B Suhardi, minat properti rumah tinggal dan rumah toko untuk disewakan masih menjanjikan. Sebab, sebagai salah satu kota niaga di Jawa Barat, relatif banyak perusahaan dari Jakarta dan kota lainnya membuka cabang di Cirebon, sehingga butuh kantor operasional. Belum lagi, pertumbuhan penduduk dan masuknya pendatang ke Cirebon yang memerlukan tempat tinggal, merupakan peluang bagi pasar properti. "Porsinya, 40 persen konsumen properti di Cirebon adalah orang-orang luar Cirebon. Sisanya adalah konsumen lokal yang membutuhkan rumah baru," kata Didi.
